Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Pekan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92 ribu warga Jakarta yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin.
Budi mengatakan bahwa ada kerja sama antara Kemendagri dan DPR RI untuk menonaktifkan 92 NIK penduduk Jakarta sebagai bagian dari program penertiban KTP penduduk Jakarta.
“Jadi ya minggu ini langsung kita nonaktifkan, total 92 ribu,” katanya.
Sebanyak 92.493 NIK KTP yang dinonaktifkan terdiri dari 81.119 NIK warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang tidak ada lagi.
Selain itu, Budi menjelaskan bahwa NIK yang dinonaktifkan sebelumnya dapat diaktifkan kembali oleh masyarakat dengan mengunjungi posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat. Masyarakat tidak perlu mengaktifkan NIK tersebut ke Kemendagri.
“Ya, jadi langsung akan dilakukan penonaktifan sementara. Namun nanti kita yang bisa, Pemprov DKI yang diberikan kewenangan untuk mengaktifkan kembali, jadi tidak perlu prosedur harus ke Kemendagri lagi,” katanya.
Dia menyatakan bahwa satu-satunya perbedaan adalah bahwa proses penonaktifannya dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Dinas Dukcapil DKI Jakarta menunda penonaktifan NIK bagi warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta hingga setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Rencana pasca Lebaran kita akan lakukan. Iya (sekitar tanggal 12 April),” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin.
Menurut Budi, lebih tepat untuk menonaktifkan NIK warga DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah usai lebaran hingga akhir 2024.
Budi memastikan bahwa sebelum menonaktifkan NIK, petugas Dukcapil DKI Jakarta di tingkat provinsi dan kota juga akan memverifikasi warga.
“Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal,” katanya.
Baca Juga : Apple Bakal Investasi di Indonesia, CEO Apple Tim Cook Datangi Istana Presiden
