Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup dana perlindungan sosial.
Menurutnya, APBN 2024 dirancang sejak awal 2023 dan disahkan dan disetujui oleh DPR pada 21 September pada tahun yang sama. Pada 13 November 2023, pemilihan paslon presiden dan cawapres ditetapkan.
“Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pilpres 2025 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres pada 13 November 2023,” ujarnya.
Setelah itu, Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dari APBN 2024 hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan dalam belanja bantuan sosial, khususnya. Belanja total APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun.
Ani menjelaskan anggaran bansos, yang mencakup bantuan yang diberikan melalui berbagai Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), dan APBD melalui transfer ke daerah (TKD).
“Anggaran perlindungan sosial terdapat pada berbagai K/L, di BUN dan di Pemda termasuk desa melalui transfer ke daerah,” jelasnya.
Belanja perlindungan sosial total di APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun terdiri dari BUN sebesar Rp340,7 triliun, Kemensos sebesar Rp75,6 triliun, dan K/L lainnya sebesar Rp80,5 triliun. Anggaran ini sedikit meningkat dibandingkan dengan APBN 2023 sebesar Rp476 triliun.
Ani menyatakan bahwa anggaran linsos meningkat lebih karena ada lebih banyak penerima bantuan dan unit program seperti jaminan kehilangan pekerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada APBN 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos,” tegas Ani.
Baca Juga : Fungsi Kemenko PMK Disebut Tak Terkait Pemilu
