Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki alat untuk mengidentifikasi ASN yang tak netral, seperti mengunggah konten dukungan di media sosial selama Pilkada 2024.
“Saya harap ASN di DKI Jakarta netralah Anda. Karena dengan ketidaknetralan Anda akan terlihat dari gejolak di media sosial Anda. Kami punya alat untuk mendeteksi Anda netral atau tidak,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri.
Dalam acara online “Sukseskan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024” yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu, itu disampaikan.
Namun, Taufan tidak memberikan detail tentang alat yang dimaksud atau cara kerjanya. Dia hanya menyatakan bahwa Bawaslu dapat mengadukan ASN karena hanya menandai unggahan di media sosial yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu, yang dapat mengakibatkan hukuman.
“Pintarlah Anda menggunakan media sosial supaya tidak tertangkap kasus ketidaknetralan. ‘Like’ saja bisa kena pasal kalau ada yang mengadukan dan diproses ke Bawaslu, itu ancamannya lebih enggak enak,” kata dia.
Pelanggaran terhadap netralitas ini dapat berupa pelanggaran kode etik, seperti membuat unggahan dukungan untuk pasangan calon tertentu, memberi jempol kepada pasangan calon tertentu, memasang spanduk, atau menghadiri deklarasi pasangan calon tertentu.
Selain itu, pelanggaran disiplin dapat mencakup hal-hal seperti memberikan dukungan kepada paslon tertentu, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan bahkan berpartisipasi dalam kampanye paslon.
Menurut Taufan, dengan mempertimbangkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Republik, Dewan Provinsi, dan dewan kota dan kabupaten, dia tidak menemukan pelanggaran oleh ASN di DKI Jakarta. Dia menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ASN sangat menyadari bahwa mereka harus netral.
“Di periode lalu ada ASN kita yang terjerat oleh kasus ketidaknetralan karena mendukung salah satu calon anggota legislatif. Maka di periode 2024 kami waspada betul. Kami ingatkan pada ASN agar netral,” tutur dia.
Baca Juga : Komnas HAM Mulai Pantau Pilkada 2024 Agustus Mendatang
