Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pelanggaran netralitas di Pilkada Serentak 2024 2024, seperti yang terjadi pada tahun 2020.
Pada kenyataannya, ada 65 keputusan yang berkaitan dengan kepala desa/ASN yang menguntungkan pasangan calon dan yang merugikan pasangan calon tersebut.
“65 putusan loh, ini paling banyak tentang kepala desa menguntungkan/merugikan paslon. Di bawah itu 22 putusan terkait politik uang lalu 12 putusan memberi suara lebih dari sekali,” kata Bagja.
Dia juga mengingatkan ASN untuk berhati-hati saat menggunakan media sosial.
Dia berpendapat bahwa ASN harus berhati-hati saat menyukai, mengomentari, dan membagikan postingan yang berkaitan dengan paslon.
Selain itu, dia menyatakan bahwa ASN, TNI, dan Polri telah diwajibkan untuk mematuhi larangan tersebut.
Untuk informasi, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri memberikan peraturan yang jelas tentang hal itu.
“Harus penting dijaga netralitas ini, karena KASN juga telah mewanti-wanti kalo tidak ada kesadaran. Maka jumlah pelanggaran bisa saja bertambah dan ini akan mencederai demokrasi,” ujarnya.
Bagja berharap institusi dapat saling belajar tentang hukum perkara pidana Pemilu melalui kerja sama dengan Sentra Gakkumdu. Dia meminta pimpinan Bawaslu daerah untuk belajar dari kepolisian dan kejaksaan. Dia juga meminta Bawaslu untuk memberi tahu orang lain tentang transfer ilmu tentang kepemiluan.
Baca Juga : Pemkot Jakpus Bahas Mitigasi Cegah Hoaks Jelang Pilgub Jakarta
