Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran KPU Atas Putusan MK

15/06/2024 PEMILU 2024

Artikel Terkait

JAKARTA, DetikHeadline – Selama proses tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024, Bawaslu Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi.

“Tolong jangan lengah dan harus dapat mengantisipasi untuk meminimalisir terjadi dugaan pelanggaran berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih,” kata Anggota Bawaslu RI Puadi.

Selain data pemilih, kemungkinan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama. Menurut Puadi, hal itu terkait erat dengan birokrasi.

“Kita harus bisa betul-betul memetakan agar dapat mencegah terjadinya dugaan pelanggaran netralitas ASN, sekaligus jika terjadi pelanggaran netralitas ASN,” ujarnya.

Selain itu, dia berharap jajarannya yang melakukan pengawasan tetap fokus dan menjaga integritas penyelenggara saat melaksanakan keputusan MK. Jajarannya yang melakukan pengawasan meliputi penghitungan surat suara ulang (PSSU), pemungutan suara ulang (PSU), dan pencermatan atau penyandingan data.

Sebelumnya, MK telah menyelesaikan keputusan tentang 106 masalah PHPU untuk pemilihan 2024. Putusan itu diputuskan pada tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024.

MK mengabulkan 44 perkara PHPU Pileg 2024 dan menolak 58 perkara, total 297 perkara.

Dari 44 perkara itu, MK membuat banyak keputusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau menetapkan hasil pileg berdasarkan keputusan MK.

Selain itu, penarikannya diterima dalam tiga kasus, dan satu kasus tidak dapat diterima. Jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK meningkat tiga kali lipat, atau sekitar 14,81%, dibandingkan dengan PHPU Pileg 2019. Saat itu, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang didaftar, atau sebanyak 4,59%.

Baca Juga : Anies Siap Maju Pilkada Jakarta, Siapa Cawagub Yang Bakal Dampingi?