Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
Saat melakukan kampanye terbuka di Kota Padang, Sumatera Barat, Anies Baswedan menyatakan bahwa dia telah meminta Ahli Hukum Tata Negara untuk memverifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa presiden dan menteri dapat berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam pemilihan presiden 2024 asalkan mereka tidak menggunakan fasilitas negara.
Anies menyatakan bahwa Ahli Hukum Tata Negara akan bertanggung jawab untuk memastikan apakah pernyataan Jokowi memenuhi persyaratan hukum.
“Saya meminta ahli Hukum Tata Negara untuk memverifikasi apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ketika Pak Presiden menyampaikan kemarin (boleh berkampanye dan berpihak). Karena ini tidak sesuai dengan preferensi saya, saya setuju dan tidak setuju. Namun, ini berkaitan dengan benar atau salah, kata Anies.
BACA JUGA : Cawapres Cak Imin Dapat Curhatan Terkait Sistem Kredit
Karena Anies percaya bahwa negara diatur oleh hukum, presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota semuanya harus bertindak sesuai dengan hukum.
Menurutnya, negara ini diatur oleh hukum. Oleh karena itu, presiden, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota ketika bertindak harus sesuai dengan ketentuan hukum.
Dia kemudian menyatakan, “Apakah ini sesuai aturan atau tidak, jangan negeri ini diatur sesuai selera dan pandangan subjektif, tapi dipakai dengan aturan hukum.”
BACA JUGA : Ulama Sumatera Utara Deklarasi Dukungan Ke Anies-Cak Imin
