Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyediakan data kependudukan yang akurat dalam persiapan Pilgub.
“Pemilih berkaitan erat dengan hak politik setiap orang yang tinggal di Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Dia menyatakan bahwa data pemilih untuk Pilgub Jakarta tahun 2024 harus tepat karena dengan data yang tepat, hak pemilih untuk memilih juga dijamin.
Mujiyono menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai sekitar 8,3 juta pemilih, tetapi dia mengklaim bahwa data tersebut pasti berubah. Akibatnya, KPU DKI mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data tersebut.
“Soal DPT ini kalau kemarin kan data pemilih legislatif (pileg) kita 8,3 juta lebih. Tinggal nanti dilakukan pencocokan dan penelitian lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Budi Awaluddin, Kepala Dinas Dukcapil, menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara program penonaktifan NIK dan pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Karena KPU Jakarta menggunakan KTP sebagai sumber data. sementara orang yang telah meninggal diprioritaskan oleh penghapusan NIK baru.
“Jadi DPT yang saat ini sudah ditetapkan 8.3 juta sekian itu tidak berpengaruh. Kalau kami nonaktifkan NIK nya itu tidak mempengaruhi DPT yang sudah ada kecuali mereka yang sudah pindah saja. Mereka yang pindah harus sesuaikan dengan dimana mereka memilih sesuai KTP mereka,” katanya.
Ia menyatakan bahwa orang yang memiliki NIK yang terdaftar dalam daftar yang akan dihapus dapat mengajukan sanggahan ke posko Dukcapil kelurahan.
Karena itu, menurut Budi, jalur yang tepat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terkena dampak penonaktifan NIK.
“Dalam penonaktifan ini hak politik mereka yang terdampak kebijakan ini tidak terblokir. Jadi tetap aman,” ujarnya.
Sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menunjuk 29.315 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
“Mereka akan kami sebar di 267 kelurahan,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah. Selanjutnya, Fahmi menyatakan bahwa Pantarlih akan bertugas di 14.650 tempat pemungutan suara (TPS) selama Pilkada yang akan datang. Salah satu tanggung jawab Pantarlih adalah mengunjungi langsung rumah warga untuk memeriksa apakah daftar pemilih sesuai dengan dokumen kependudukan saat ini.
