Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
Setelah proses pemungutan suara Pemilu 2024 dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) selesai, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara ke tingkat kecamatan untuk memproses hasil perolehan suara.
Ini dilakukan sebagai bagian dari penghitungan manual berjenjang untuk menghitung perolehan suara untuk pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 yang berlangsung serentak.
Menurut Peraturan KPU, rekapitulasi suara dimulai pada 15 Februari hingga 2 Maret 2024 untuk tingkat kecamatan; kemudian dimulai untuk tingkat kabupaten/kota pada 17 Februari hingga 5 Maret 2024; provinsi pada 19 Februari hingga 10 Maret 2024; dan nasional pada 22 Februari hingga 20 Maret 2024.
Rekapitulasi tingkat kecamatan tengah dilakukan diKelurahan Pulogadung, wilayah Jakarta Timur. Rekapitulasi dilakukan di GOR Kecamatan Pulogadung dan dihadiri oleh para pengawas dan saksi dari partai politik dan calon.
Tujuh kelurahan—Pisangan Timur, Kayu Putih, Cipinang, Rawamangun, Pulo Gadung, Jati, dan Jatinegara Kaum—melakukan rekapitulasi bersamaan pada hari Rabu (21/2).
Setiap kelurahan memiliki kotak suara yang berjejer, seperti pembatas.
Formulir C Hasil Plano ditampilkan pada papan besar di setiap kelompok kelurahan. Semua perolehan suara dalam seluruh jenis pemilihan—Pileg Presiden, Pileg DPR RI, Pileg DPD, dan Pileg DPRD—disebutkan.
Petugas juga membolak-balik lembaran C Hasil Plano satu per satu. Semua tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data perolehan suara yang tercoblos di lembaran yang relevan sesuai dengan kenyataan.
Baca Juga : Berbeda Nasib Dengan Komeng: Perolehan Suara Sementara Opie Kumis dan Dede Sunandar dalam Pemilu
bukan hanyaitu, proyektor digunakan untuk menampilkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Tujuannya adalah agar data di Sirekap dan di Formulir C Hasil Plano sinkron.
Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), juga dikenal sebagai pasukan oranye, tampaknya terlibat dalam proses rekapitulasi ini selain para petugas dan saksi.
Dijelaskan oleh Sulistian Taruna Jaya, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosialisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulogadung, kehadiran petugas PPSU merupakan bantuan dari para lurah di seluruh Kecamatan Pulogadung. Saat proses rekapitulasi berlangsung, mereka membantu dalam distribusi kotak suara dan membolak-balikkan lembaran C Hasil Plano.
Rata-rata dua puluh petugas PPSU. Mereka (para lurah) bahkan ramah. Anda dapat menghubungi kami jika ada yang kurang. Sulistian mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa dia sangat mendukung Pak Lurahnya dan Bu Lurahnya.
Beralih ke masalah
Laut Sulistian, Kecamatan Pulogadung memiliki total 830 TPS. Dia menyatakan bahwa sampai 21 Februari 2024 sore, rata-rata setiap kelurahan telah menyelesaikan proses rekapitulasi untuk 60 TPS.
Sulistian menyatakan bahwa keadaan dalam proses rekapitulasi suara berjalan dengan baik. Jika ada perselisihan data, saksi sering protes, dan data kemudian dicocokkan kembali untuk membuktikan. Dalam beberapa kasus, protes tersebut didokumentasikan dalam keterangan yang dipegang oleh masing-masing pihak.
Akhir-akhir ini, perhatian publik tertarik pada ketidaksepakatan data hasil perolehan suara Pemilu 2024. Tidak mungkin bagi KPPS untuk memperbaiki perolehan suara Pilpres di Sirekap yang tidak sesuai dengan Formulir C Hasil Plano. Perbaikan ini hanya dapat dilakukan selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini.
Saat diwawancarai pada Rabu siang lalu, Sulistian menyatakan bahwa telah terdaftar 300 suara.
Namun, dia menyatakan bahwa selama proses rekapitulasi, 300 suara telah diperbaiki secara instan.
Ia tidak menyebutkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing paslon sebelum dan sesudah perbaikan. Namun, Sulistian menyatakan bahwa setiap pemilih juga mengalami kesalahan data di seluruh kelurahan.
Fenomena Gali Kubur: Walzy, anggota PPK Kecamatan Menteng, mengenalkan istilah “gali kubur”, yang dia percaya sangat populer di kalangan petugas penyelenggara pemilu.
Proses rekapitulasi suara tingkat kelurahan sering diwarnai oleh fenomena yang dikenal sebagai “gali kubur”. Fenomena ini terjadi ketika kotak suara dibuka kembali setelah KPPS menyelesaikan perhitungan suara.
Petugas melakukan penghitungan ulang setelah membuka kotak suara.
Petugas dapat dipaksa untuk melakukan “gali kubur” karena beberapa alasan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antaradata yang dipegang oleh saksi bersamaan dengan hasil lapangan, atau protes saksi karena data tidak akurat.
“Bang, suaranya tidak sesuai dengan rencananya. Mereka mungkin tidak ada dalam rencana itu, mungkin karena kita tidak dapat mengendalikan semuanya. Petugas PPK Kecamatan Menteng, Walzy, mengatakan kepada reporter CNNIndonesia.com pada Rabu (21/2) bahwa mungkin karena foto mereka mengganggu.
Kesalahan ini sering terjadi dalam pemilihan legislatif karena ada dua pilihan: memilih caleg atau partai secara langsung. Terkadang, pihak perhitungan TPS salah mengkategorikan suara.
Wazly menyatakan bahwa “gali kubur” adalah hal yang umum di ranah PPK tingkat kecamatan.
Pada hari yang sama, suasana sahut-sahutan riuh di GOR Kecamatan Tanah Abang. SebandingRekapitulasi hasil perolehan suara seluruh TPS sedang berlangsung di GOR Pulogadung dan GOR Tanah Abang.
Panitia rekapitulasi tidak menggunakan mikrofon karena para petugas berada berdekatan.
Kami tidak menggunakan speaker, tetapi kami menggunakan suara karena PPS, saksi, dan pengawas kita berada di dekatnya. Ketua PPK Tanah Abang Ahmad Syahrizal menyatakan, “Dalam konteks, ucapan dan perhitungannya terdengar.”
Menurut Syahrizal, Tanah Abang memiliki tujuh kelurahan: Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kampung Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Petamburan.
Kelurahan Gelora telah menyelesaikan proses rekapitulasi seluruh TPS-nya. Pada 21 Februari 2024, enam kelurahan lainnya masih melanjutkan prosesnya.
Selama proses Rabu lalu, Syahrizal menyatakan bahwa pihaknya mencatat dua perbaikan.
terkait dengan ketidakkonsistenan dalam data perolehan suara; dua kasus terjadi pada perolehan suara Pileg DPD di Kelurahan Gelora dan satu lagi pada perolehan suara Pileg DPRD di Karet Tengsin.
Selain itu, Syahrizal menyatakan bahwa pihaknya melakukan panggilan telepon ke Ketua KPPS untuk memberikan penjelasan tentang ketidaksesuaian data yang ditemukan. Menurut Syahrizal, data tersebut segera diperbaiki.
Dia menceritakan bahwa anggota staf bekerja dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, atau sekitar 12 jam.
Selain itu, Syahrizal menyatakan bahwa tim medis telah bersiaga dari Polda hingga Puskesmas untuk menyediakan layanan cek kesehatan.
Dia menyatakan, “Jadi, PPS, PPK, Panwas, Saksi, hingga Pemantau yang merasa sakit dapat langsung berkonsultasi dengan tim yang telah berjaga.”
Rekapitulasi di tingkat kecamatan di Jakarta tidak selalu berjalan lancar. Ini adalah kasus di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
yang sempat menghadapi masalah dengan AC sentral dan fasilitas pendingin ruangan di Gelanggang Remaja Kemayoran, yang digunakan untuk penyelenggaraan rekapitulasi.
Menurut Kamal, ketua PPK Kecamatan Kemayoran, gedung tersebut masih dalam proses pengalihan dari kontraktor ke Dispora. Oleh karena itu, status penggunaannya oleh PPK Kecamatan Kemayoran tetap pinjam pakai. Selain itu, dispora menyatakan bahwa tidak ada anggaran tambahan yang dialokasikan untuk penggunaan AC sentral oleh pihaknya.
