Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Igor Dirgantara, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), meminta pemerintah bersikap humanis terhadap massa yang akan berunjuk rasa menolak hasil Pemilu 2024.
“Pemerintah sikapnya ya misalnya tidak melakukan tindakan tindakan represif, tetap harus mengayomi,” kata Igor.
Igor mengatakan bahwa ada kemungkinan akan terjadi pergerakan massa yang turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024.
Namun, para demonstran tidak boleh bertindak anarkis untuk mencegah konflik antara massa dan polisi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.
Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan konflik di tengah demonstrasi, yang dapat menyebabkan bentrok antara massa dan polisi.
“Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, tidak anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang sifatnya pengamanan,” kata Igor.
Baca Juga : KPU Bakal Tetapkan Hasil Pemilu Setelah Rekap Nasional Selesai
Igor bahkan merekomendasikan agar orang-orang di komunitas yang tidak senang dengan hasil rekapitulasi menggugatnya sesuai dengan jalur hukum seperti yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Misal perselisihan suara pasti jalurnya di MK kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” kata dia.
Sebelum ini, Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu.
Bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, gelombang besar itu diperkirakan akan muncul.
“Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang,” kata dia saat jumpa pers di kantor Menko Polhukam.
Setelah berkonsultasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), Hadi mendapatkan laporan tersebut.
Hadi hanya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam massa tersebut, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci siapa kelompok massa tersebut.
Hadi percaya bahwa KPU akan menyelesaikan penghitungan tingkat nasional tepat waktu pada 20 Maret.
Untuk memastikan proses rekapitulasi aman dan lancar, Hadi akan terus berkoordinasi dengan KPU.
Baca Juga : KPU Bakal Tetapkan Hasil Pemilu Setelah Rekap Nasional Selesai
