Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI, Polri, dan BIN untuk mengidentifikasi wilayah yang mungkin terlibat konflik selama tahapan Pilkada 2024.
“Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan,” kata Hadi.
Ia mengatakan bahwa pemetaan diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan sebelum pemilihan 2024 terganggu.
“TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu,” jelasnya.
Salah satu komponen yang diperlukan untuk mendukung Pilkada 2024 adalah permintaan Hadi.
Selain itu, ia menunjukkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama untuk memastikan suasana ruang digital tetap aman.
“Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan,” tuturnya.
Selain itu, ia menyatakan bahwa elemen tambahan termasuk kerja sama tugas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.
“Ini melalui forum bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu, yang besok saya juga akan memberikan pengarahan dalam penanganan setiap pelanggaran pada tahapan pilkada. Dari Bawaslu, Kejaksaan, Polri, ini memegang peran agar tidak terjadi permasalahan. Harus menjaga,” jelasnya.
Selain itu, Hadi menyatakan bahwa ia telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada, yang terdiri dari 19 kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas persiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi tentang tahapan pemilihan.
“Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi, dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Desk koordinasi memiliki beberapa peran dan tugas dari kementerian lembaga yang perlu disinergikan dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak,” katanya.
Selain itu, pada kesempatan itu ia menyampaikan lima perintah: mempertahankan stabilitas di bidang Ppolhukam, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, membantu pemda menjalankan pilkada, mempertahankan persatuan, dan meningkatkan pendidikan politik.
Baca Juga : Pengamat Nilai Prabowo Berkomitmen Untuk Lanjutkan Program Jokowi
