Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahwa hingga Rabu, 19 Juni 2024, belum ada penjabat kepala daerah yang mundur untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024.
“Untuk yang menjadi kepala daerah kami belum tahu, tetapi kami sudah mendengar ada beberapa Pj yang akan running (maju, red.),” kata Tito.
Walau bagaimanapun, ia menyatakan bahwa dirinya telah mengingatkan semua kepala daerah kepala untuk melaporkan jika mereka memutuskan untuk berkontestasi dalam Pilkada 2024.
“Saya sudah sampaikan dalam Zoom Meeting. Nanti juga besok rencana saya Zoom Meeting bersama Pj kepala daerah,” ujarnya.
Sementara itu, ia menegaskan bahwa organisasinya tidak melarang hal politik untuk semua kepala daerah kepala daerah sampai pengadilan mencabutnya.
“Pj boleh untuk ikut running, ikut election (Pilkada, red.) untuk dipilih, tetapi ada aturannya kalau untuk TNI, Polri, ASN (aparatur sipil negara) itu harus mengundurkan diri, terutama nanti ditetapkan sebagai pasangan calon pada 22 September,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa jika Pj kepala daerah ASN memilih untuk maju dan tidak terpilih, dia harus mundur dan berisiko menganggur.
“Khusus untuk Pj, saya sudah sepakat dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) supaya nanti tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pj. untuk pemenangan dirinya, maka saya sudah mengeluarkan surat edaran agar Pj-Pj yang ingin running, ikut pilkada, segera melaporkan kepada Kemendagri, dan saya berikan batas waktu 40 hari sebelum masa pendaftaran. Pendaftaran itu 25 Agustus,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa PJ kepala daerah itu harus mundur di pertengahan Juli dengan memberi tahu Kemendagri terlebih dahulu untuk menyiapkan pengganti.
Baca Juga : Cegah Lahirnya Pemimpin Tak Baik Melalui Evaluasi Sistem Demokrasi
