\n<\/p>\n
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan semua kepala daerah di kabupaten\/kota segera membuat Surat Edaran (SE) melarang operasional daycare<\/a> atau penitipan anak ilegal alias tak berizin.<\/p>\n<\/div>\n “Saya minta (pemerintah kabupaten\/kota) cepat untuk membuat surat edaran (larangan penitipan anak tak berizin) itu,” kata Sultan, Rabu, 29 April 2026. <\/p>\n<\/div>\n Instruksi Sultan tersebut menyusul mencuatnya kasus penganiayaan dan kekerasan<\/a> pada puluhan anak yang terjadi di daycare<\/em> Little Aresha Kota Yogyakarta akhir pekan lalu.<\/p>\n<\/div>\n Raja Keraton Yogyakarta itu juga meminta pemerintah kabupaten\/kota giat menyisir izin keberadaan tempat penitipan anak di wilayahnya.<\/p>\n<\/div>\n “Harapan saya pemerintah kabupaten-kota juga melakukan operasi (penertiban pada daycare). Lihat ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan yang tidak baik seperti apa,” ujar Sultan.<\/p>\n<\/div>\n Ia meyakini, daycare<\/em> tak berizin berpotensi memicu masalah karena minim pengawasan. Masyarakat juga seringkali tertipu dengan promosi yang dibuat tanpa mengecek legalitasnya.<\/p>\n<\/div>\n Sultan menggarisbawahi tentang siasat daycare<\/em> ilegal dalam promosinya kerap menawarkan beberapa hal sehingga membuat para orang tua pekerja tergiur. Mulai kebebasan waktu penitipan hingga larut malam atau biaya murah, namun mengabaikan standar perlindungan anak demi keuntungan komersial semata.<\/p>\n<\/div>\n “Namanya ilegal itu biasanya bermasalah, kalau maunya baik-baik pasti (lembaganya) legal. Jadi begitu ketahuan ilegal, ya tutup sementara supaya legalitasnya diurus,” kata dia.<\/p>\n<\/div>\n Sultan pun mewanti-wanti, pemerintah kabupaten\/kota berani bersikap tegas dan tidak ragu bertindak ketika mendapati ada daycare<\/em> yang malas mengurus izin.<\/p>\n<\/div>\n “Selama tidak mau jadi legal, jangan boleh beroperasi, sehingga kejadian (kekerasan pada anak) tidak terulang,” kata Sultan.<\/p>\n<\/div>\n Sultan meminta masyarakat pengguna jasa daycare<\/em> juga waspada dan kritis pada promo yang diberikan namun tak masuk akal.<\/p>\n<\/div>\n “Misalnya mereka memberikan kebebasan, anak boleh dititipkan sampai jam 10 malam, tapi cost<\/em> (biaya) nya juga mending ditambah. Ora mungkin ora<\/em> (tidak mungkin tidak),” tutur Sultan.<\/p>\n<\/div>\n Sultan mengaku heran lantaran tindakan itu justru dilakukan secara sistematis dan dilakukan kalangan perempuan yang seharusnya memiliki naluri keibuan.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n Ia pun menyoroti empati para pelaku yang tega memperlakukan anak-anak di bawah umur secara tidak manusiawi.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n “Saya heran itu justru itu dilakukan oleh ibu-ibu. Memangnya dia enggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di bawah umur seperti itu. Saya enggak ngerti mereka itu siapa,” kata dia. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyebutkan adanya potensi korban mencapai 103 anak yang kini mengalami gangguan psikologis hingga hambatan pertumbuhan gizi atau stunting<\/em>.<\/p>\n<\/div>\n Sri menjelaskan bahwa para orang tua korban selama ini tidak mengetahui kondisi di dalam gedung karena akses yang dibatasi ketat oleh pihak yayasan.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n “Kami saat ini sedang melakukan penelaahan permohonan perlindungan dan mendorong para keluarga korban untuk segera melapor ke kepolisian untuk mengamankan hak restitusi atau ganti kerugian dari pelaku,” kata dia.<\/p>\n<\/div>\n LPSK juga mencium adanya indikasi pembohongan publik terkait fasilitas fiktif yang ditawarkan pelaku. Hal ini akan disampaikan untuk diperdalam aparat penegak hukum.<\/p>\n<\/div>\n Pilihan Editor:\u00a0Korban Kekerasan Daycare Yogya Berpotensi Tembus 103 Anak<\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n
\u00a0
Adapun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan bahwa dampak kekerasan di daycare<\/em> tersebut ternyata sangat masif dan telah berlangsung lama.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n