Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Kami meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya,” kata Todung ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Ia menyatakan bahwa terkait permintaan tersebut, pihaknya telah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi.
Karena dia percaya bahwa banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian, dia mengajukan nama Kapolri.
“Ada cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, di antaranya pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, dan yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye,” tutur dia.
Tim Hukum TPN berharap mendapatkan penjelasan yang jujur tentang kebijakan dan perintah yang dikeluarkan oleh polisi melalui panggilan telepon ini.
“Tidak cukup hanya melihat soal bansos, tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum,” ujarnya.
Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud sebelumnya mendukung permintaan Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi dalam persidangan PHPU Pilpres 2024.
Pada Senin (1/4), Mahkamah Konstitusi mengumumkan akan memanggil empat menteri: Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pada Jumat (5/4), para pihak tersebut akan dimintai keterangan.
Baca Juga : PDIP Gugat Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 ke PTUN Jakarta
