Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, berpendapat bahwa kebijakan potongan gaji bagi pekerja sebagai iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mempertimbangkan kondisi sosial pekerja.
Pria yang sering disapa Bamsoet itu mengatakan bahwa banyak kebijakan yang dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 merugikan.
“Kebijakan tersebut dinilai memberatkan pekerja, termasuk bagi pegawai swasta,” kata Bamsoet.
Bamsoet meminta pemerintah membuka ruang diskusi dengan para ahli dan pekerja terkait penerapan regulasi. Dengan demikian, regulasi yang dibuat dapat membantu inisiatif pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan, tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan besaran upah minimum regional dan daya beli masyarakat, serta kejelasan manfaat dari pemotongan gaji Tapera, saat menetapkan kebijakan tersebut.
“Dengan demikian, masyarakat mengetahui dan tidak terbebani oleh potongan gaji mereka karena ada manfaat riil yang bisa dirasakan,” katanya.
Untuk alasan ini, Bamsoet meminta agar pemerintah tidak membuat kebijakan terlalu cepat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
Ke depan, diharapkan bahwa berbagai kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan telah diperiksa secara menyeluruh dan dipilih yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa mereka akan memanggil setiap orang yang terlibat dalam kebijakan potongan gaji Tapera untuk memberikan penjelasan kepada DPR. “Kami ingin memanggil semua terkait untuk meminta penjelasan kepada DPR sekaligus kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memberatkan,” katanya.
Baca Juga : Kasus Dugaan Jampidsus Yang Dikuntit Densus Polri Diambil Alih Jaksa Agung
