Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Pemerintah tengah sedang mencari cara untuk memerangi judi online, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Nanti saya rapat setengah dua sama Menkopolhukam, kepolisian, OJK. Lagi dibuat formulanya, Menkopolhukam akan buat formula satgasnya bekerja seperti apa,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi.
“Jadi belum aktif tetapi udah lebih maju, melibatkan semua unsur yang hadir,” imbuhnya.
Budi Arie menyatakan bahwa tim ini akan mulai bekerja segera setelah dibentuk.
Sebelum ini, Budi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembentukan tim kementerian dan lembaga untuk memerangi perjudian online.
Menurut Budi, Jokowi menerima arahan tersebut setelah melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua OJK, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, dan Seskab di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).
“Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online. Ini lebih ke Kementerian/Lembaga nanti, semuanya. Holistik,” tutur Budi.
Saat itu, Budi menjelaskan bahwa satgas tersebut akan terdiri dari menteri atau pejabat dari Kominfo, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemenlu, OJK, Polri, dan Kejaksaan.
“[Koordinator] Menko Polhukam mungkin, karena ini menyangkut hajat orang banyak,” katanya.
Disebutkan bahwa Kominfo telah melakukan upaya untuk memerangi perjudian online dengan mengurangi konten yang mengandung pornografi di internet dan media sosial. Budi menyatakan bahwa upaya ini belum cukup untuk menghilangkan penyakit masyarakat ini.
Karena itu, Budi berpendapat bahwa perlu ada tindakan yang lebih menyeluruh selain pengurangan atau penghapusan konten. Penegak hukum harus terlibat dalam upaya ini.
“Kan tugas kita takedown doang, duitnya dari mana? Pak, OJK bisa blokir tuh rekening. Tapi membuka atau membekukan rekening kan enggak bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif,” pungkas Budi.
Baca Juga : Mulai April 2024, BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6,25 Persen
