Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Pada bulan Agustus mendatang, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan bahwa lembaganya akan mulai memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
“Kemungkinan bulan Agustus atau September sudah turun tahap pertama (pemantauan pilkada),” kata Pramono.
Ia menyatakan bahwa pengawasan Komnas HAM terhadap pemilihan presiden 2024 berbeda dari yang dilakukan lima tahun sebelumnya. Pada tahun ini, mereka akan memantau dari tahap sebelum pemilihan hingga tahap sesudah pemilihan.
“Jadi, sejak awal kami sudah mengidentifikasi masalah apa saja yang ada di sana. Nanti, pas hari H (pemungutan suara), kita turun lagi,” katanya.
Pramono menyatakan bahwa Komnas HAM saat ini sedang menyusun topik-topik yang akan diteliti selama pemantauan, salah satunya adalah kemungkinan konflik.
“Memang dalam pilkada itu ‘kan potensi konfliknya lebih besar dibandingkan pemilu. Isu-isu terkait dengan politik identitas, seperti agama, suku, dan ras di wilayah-wilayah yang majemuk, seperti di Sumatera Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, potensinya akan besar,” ucapnya.
Ia menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk menghindari perselisihan selama pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
“Jangan sampai kita hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’, tetapi sejak awal sudah mengidentifikasi potensi masalah di masing-masing daerah berdasarkan berbagai indikator, seperti Indeks Kerawanan Pemilu milik Bawaslu,” tuturnya.
Sebagai bagian dari komitmen Komite Hak Asasi Manusia untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara dilindungi, Komite HAM telah memantau dan membantu penyelenggara pemilu dan pilkada sejak tahun 2014 hingga 2020.
