Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Sebelum Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengevaluasi sistem keamanan. Dalam menanggapi serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN), Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI, mengirimkan surat ini.
“Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama,” kata Hasyim di Jakarta, Rabu.
“Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, harus ada perbaikan kah atau evaluasi atau penguatan sistem atau apa yang menjadi kebijakan strategis nasional, KPU akan mengikuti itu,” sambungnya.
Dia menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang sudah memiliki wewenang menjaga data yang mereka simpan.
Meskipun demikian, Hasyim menyatakan bahwa KPU akan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang telah dimandatkan oleh undang-undang untuk menjaga data KPU.
Sebagaimana diketahui, Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menyatakan bahwa para peretas meminta tebusan sebesar Rp 131 miliar atas peretasan PDN.
Serangan ke PDN ini mempengaruhi 210 data instansi; salah satunya adalah gangguan sistem keimigrasian.
Sejauh ini, kata Hasyim, KPU belum mengalami serangan atau peretasan data.
“Sepanjang yang saya ketahui dari Tim Pusdatin dari Tim Kesekjenan KPU, laporan yang kami terima alhamdulillah baik-baik saja tidak terkena itu,” jelas Hasyim.
Sebelumnya, Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa sejumlah layanan telah berangsur pulih setelah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
“Hingga hari ini, terdapat tiga layanan yang sudah berangsur pulih yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata dia.
Secara bertahap, sistem layanan yang terdampak dipulihkan oleh Kementerian Kominfo, Telkom Sigma, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan sejumlah lembaga dan kementerian yang pengguna PDSN 2.
Menurut Semuel, proses pemulihan jangka pendek dilakukan dengan mengembalikan layanan di pusat pemulihan bencana (DRC) secara bersamaan dan menggunakan data backup PDNS 1 dan PDNS 2. Sejauh ini, upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant PDNS 2.
Baca Juga : Hadi Minta TNI-Polri-BIN Petakan Wilayah Yang Berpotensi Konflik Selama Pilkada 2024
