Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah melakukan revolusi terhadap sistem siber Indonesia karena banyaknya orang di negara tersebut yang bermain judi online.
Dia berpendapat bahwa meskipun situs web judi dapat dilink ke halaman depan, hal itu telah merusak reputasi pertahanan siber Indonesia secara keseluruhan.
Seolah-olah itu menunjukkan kelemahan sistem keamanan siber Indonesia, katanya.
“Hampir setiap saat mendengar berita judi online, korban-korbannya kok semakin banyak. Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber,” kata Muhaimin.
Dia menyatakan bahwa karena perjudian online semakin meresahkan, perlu dilakukan pengawasan dan penghapusan sistematis dari semua konten dan situs perjudian.
Dia juga percaya bahwa membenahi dan menemukan celah yang masih terbuka adalah hal yang penting.
“Jadi, nggak cukup hanya memburu penggunanya, mereka nggak mungkin berjudi kalau tidak ada wadahnya. Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya,” kata dia.
Selain itu, ia memuji hasil penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif dari lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat dalam perjudian online.
Dia mengklaim bahwa temuan tersebut harus menjadi peringatan bagi semua orang.
“Betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana,” katanya.
Menurut Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Ketua Satgas Judi Online, penjudi online berasal dari berbagai latar belakang, termasuk polisi, tentara, wartawan, dan PNS.
Lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD bermain judi secara online atau melalui internet, menurut Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK. Ivan menyampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, bahwa transaksi judi online di DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi, yang menghasilkan dana hingga Rp25 miliar.
Baca Juga : KPU Bakal Lakukan Evaluasi Sistem Pengamanan Jelang Pilkada 2024
