Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa hingga akhir tahun, tujuan utama untuk melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Oleh karena itu, ia belum mempertimbangkan untuk menunda program untuk pekerja swasta hingga 2027.
Menurut Ia, Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, juga dikenal sebagai LKS Tripnas, dipilih untuk melakukan sosialisasi karena mewakili pengusaha dan pekerja secara bersamaan.
“Saya kira di PP (Peraturan Pemerintah)-nya disebutkan bahwa itu akan berlaku nanti selambat-lambatnya 2027. Sekarang saya minta kepada Bu Dirjen (Indah Anggoro Putri) untuk melakukan sosialisasi,” tutur Ida.
“Tidak hanya sosialisasi, tapi juga melakukan public hearing… Kita sosialisasi sambil mendengarkan pandangannya,” sambung dia.
Ia mengatakan bahwa sejauh program Tapera dilaksanakan, belum ada usulan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dia berpendapat bahwa UMP dan Tapera adalah hal yang berbeda karena UMP memiliki mekanisme yang jelas.
PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan mengatur inflasi dengan menambah hasil perkalian antara inflasi dan alfa. Rentang alfa untuk formula ini adalah 0,1 hingga 0,3.
“Masih berproses. Pandangan-pandangan itu masih kita dengarkan. Tapi seperti yang kita ketahui, ini masih 2027. Sosialisasi, didengarkan pandangan masyarakat. Pandangan pekerja. Pandangan pengusaha,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan baru mengenai iuran untuk program Tapera bagi seluruh pekerja, yang akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta sebesar 2,5 persen setiap bulan.
Kebijakan tersebut ditetapkan pada 20 Mei 2024 dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Kebijakan program Tapera yang memotong gaji pekerja juga menjadi kontroversi. Oleh karena itu, kebijakan itu dianggap meningkatkan beban hidup masyarakat di tengah kemerosotan ekonomi negara.
Baca Juga : Ombudsman RI Tegaskan Pilkada Jakarta Bakal Bebas Malaadministrasi
