Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Mukhtarudin, anggota Komisi VII DPR RI, berterima kasih kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM atas tindakannya yang proaktif dalam hal kebijakan hilirisasi di negaranya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Minerba Kesdam dan Dirjen Ilmate Kemenperin, Mukhtarudin menyampaikan hal itu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
“Ya, sudah proaktif, tinggal tindak lanjut percepatan implementasinya aja yang harus dipercepat,” ujar dia.
Karena Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memungkinkan hilirisasi di sektor mineral, kata politisi Golkar dari Dapil Kalimantan Tengah ini.
Baca juga : Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 22,8 Triliun per 15 Maret 2024
Dengan demikian, Mukhtarudin berharap semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman, visi, dan misi yang sama tentang pentingnya percepatan proses hilirisasi mineral ini. Ini akan memungkinkan peningkatan pendatapatan negara dari sektor mineral ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena sekarang banyak proyek statusnya terkendala di lapangan, antara lain seperti AMDAL yang lambat, pelepasan kawasan yang lambat, dan lain-lain,” ujar dia.
Mukhtarudin menyatakan bahwa, sebagai akibat dari kinerja yang lamban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek-proyek strategis Nasional (PSN), banyak pembangunan yang mungkin tidak mencapai target atau tidak berjalan sesuai rencana.
“Saya kira, ini persoalan serius yang harus diselesaikan kalau kita mau melakukan lompatan hilirisasi mineral. Artinya kita perlu perlu duduk satu forum / Raker gabungan (Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri KLHK dan Menteri BKPM) dalam rangka percepatan hilirisasi di tanah air ini,” pungkas Mukhtarudin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) diselesaikan paling lambat semester pertama tahun 2024.
Jokowi meminta jajarannya untuk memastikan bahwa pembangunan setiap PSN berjalan dengan baik agar tidak mengalami stagnasi.
Jokowi mengatakan bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan, pembiayaan, atau perizinan harus segera dikomunikasikan. Dia mengatakan bahwa banyak masalah disebabkan oleh komunikasi yang buruk.
“Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak,” kata Jokowi.
Baca juga : Istana Klaim Jokowi Tak Bahas Hak Angket Saat Bertemu 2 Menteri dari PKB
