Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono, pakar intelijen Indonesia, menyatakan bahwa Gerakan Pramuka harus tetap ada dan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak boleh dibubarkan.
“Pramuka harus tetap eksis dan wajib. Sehingga aturan yang membubarkan Pramuka harus ditinjau ulang,” katanya.
Dia mengatakan bahwa pramuka adalah organisasi yang bertujuan untuk mendidik anak-anak yang akan menjadi generasi penerus negara dan bangsa. Mengingat peran mereka sebagai pemersatu bangsa, siswa di tanah air harus tetap wajib mengikuti acara tersebut.
Sesaat sebelum pembukaan Munas VII Warga Jaya Indonesia, yang dihadiri oleh para pengurus dari seluruh Indonesia, Hendropriyono menyatakan hal tersebut. Pada kesempatan itu, Hendropriyono, Ketua Umum DPP Warga Jaya Indonesia, memutuskan untuk mengganti nama organisasi itu menjadi Warga Bumiputra Indonesia (WBI).
“Anggota Pramuka mempunyai satu rasa kebangsaan yang tebal. Mereka harus menjadi Pancasilais sejati yang tidak tergerus ke sana ke sini karena kepentingan-kepentingan yang sesaat dan kepentingan politik elektoral,” katanya.
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada 25 Maret 2024, menetapkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang harus dilakukan siswa di sekolah.
Hasil survei Pusdatin Kwarnas Pramuka, menurut Hendropriyono, menunjukkan bahwa 89% netizen dari sekitar 25.000 pembicaraan di media sosial menentang kebijakan Permendikbudristek No.12/2024, hanya 11% yang mendukungnya. Survei ini dilakukan dari 29 Maret hingga 7 April 2024.
Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo, Sekjen Kwarnas Pramuka, menyatakan bahwa kondisi “penghapusan” Pramuka mirip dengan proxy war, yaitu ketika orang-orang tertentu berusaha memecah belah bangsa secara tidak langsung, tetapi para pemimpin bangsa dapat mengidentifikasi gejala tersebut.
“Dalam perspektif strategis, ini membahayakan. Itu sebabnya Kemendikbud harus merevisi dan tetap memasukkan kegiatan Pramuka menjadi ekskul wajib atau masuk dalam kokurikuler yang tertuang dalam regulasi formal bukan hanya lisan di media, dan harus ada hitam-putihnya secara nyata dan jelas,” katanya menegaskan.
Baca Juga : Dua Penyuplai Senjata Api KKB Sepi Klembiab Berhasil Ditangkap Oleh Satgas Cartenz
