Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – KPU akan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2024 untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung tentang usia minimal calon kepala daerah. Karena dinamika yang berkembang belum selesai, PAN masih dapat menduetkan Ridwan Kamil (RK) dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta.
“Pilkada Jakarta paling menarik. Wajar jika banyak pendapat dan analisis. Pada akhirnya, nanti diserahkan kepada partai-partai,” kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay.
PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) terus bekerja untuk mengkonsolidasikan dan menyamakan diri. Masing-masing partai mengusulkan calon yang dianggap layak dan memiliki peluang besar untuk menang.
“Dalam kaitan itu, pengusulan nama RK dan Kaesang sangat mungkin. Bahkan, kedua nama tersebut sudah disebut dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak,” ujar Saleh.
“Sebagai bagian dari kontestasi demokrasi, RK dan Kaesang layak untuk diusung. Namun, semuanya akan diserahkan pada kesepakatan partai-partai yang akan mengusungnya,” sambungnya.
Selain itu, PAN menyatakan bahwa KIM sedang mempertimbangkan calon dari koalisi lain agar jagoannya dapat dihitung dalam Pilgub Jakarta.
“KIM tentu juga akan mengikuti calon-calon yang akan diusung partai lain. Itu diperlukan agar tidak ada kesalahan dalam menetapkan calon bersama yang akan diusung,” imbuhnya.
KPU diketahui masih melakukan harmonisasi PKPU untuk Pencalonan Pilkada 2024. PKPU tersebut diharapkan diundangkan sebelum akhir Juni.
“Kami berharap dapat segera diundangkan, karena tanggal 30 Juni sampai 2 Juli KPU akan mengadakan bimbingan teknis kepada KPU provinsi seluruh Indonesia mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang mengubah minimal usia kandidat kepala daerah, akan membentuk isi PKPU. KPU masih menunggu tanggapan dari konsultasi tertulis yang diberikan oleh pemerintah dan DPR.
Baca Juga : Kaesang Akui Beda Dengan Anies dan Tidak Akan Duet di Pilkada Jakarta
