Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas Haji DPR, Abdul Wahid, menegaskan bahwa pansus haji yang akan dibentuk Timwas adalah evaluasi penyelenggaraan haji. Ian mengatakan, Timwas DPR tidak ada niat untuk menjatuhkan siapapun.
“Pansus ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapa pun, tapi ini adalah untuk evaluasi perbaikan ke depan,” kata Abdul di Madinah, Jumat (22/6/2024).
Lebih lanjut, Abdul menyampaikan, meski pansus ini dibentuk oleh para politkus, namun ia menegaskan bahwa tujuannya bukan politisasi.
“Kalau ada yang menekankan pansus politisasi ya itu tidak benar. Tapi kalau ini dilakukan benar-benar oleh teman-teman DPR, teman-teman politisi, ya emang politik. Tapi tujuannya lain, bukan politisasi yang menjatuhkan. Tapi politik untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji yang dari dulu sampai sekarang belum ada perbaikan,” jelasnya.
Mengenai waktu singkat untuk pembentukan pansus, Abdul mengatakan pembentukan pansus memang melalui waktu yang panjang. Tetapi, Timwas DPR akan segera melalukan rapat evaluasi setelah rangkaian ibadah haji selesai, dan langsung membentuk pansus.
“Jadi semua anggota Timwas dari 9 fraksi di DPR RI sepakat. Tapi sebelum melakukan pansus kita negoisasi, pembicaraan setuju apa gak, setuju. Jadi artinya tidak ada partai politik yang tidak setuju,” ucap Abdul.
Ia berharap, dalam pembentukan pansus ke depannya, tidak ada penjegalan. Sebab, menurutnya, masalah penyelenggaraan haji adalah untuk kepentingan umat.
“Ya kami berharap terus terang, ini bicara hati nurani. Kejadian yang di sini masalah haji adalah bukan kejadian yang baru saja. Ini demi kepentingan umat, kepentingan iabdah ke depan jadi harus sama-sama kita sepakati, ya kami berharap tidak ada fraksi yang akan keluar dari keputusan pansus,” kata Abdul.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Rl akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji setelah kembali dari Makkah dan Madinah. Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan, langkah pembentukan Pansus tersebut diambil setelah ditemukan banyak masalah yang terus berulang dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya.
Sally menyebutkan, hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia. Masalah-masalah tersebut ditemukan di berbagai prosesi haji, khususnya di Arafah, Muzdaliah, dan Mina (Armuzna).
“Setiap tahun masalah yang sama terus berulang. Kami menemukan banyak kendala dalam prosesi haji di Armuzna. Oleh karena itu, Pansus Haji harus segera dibentuk setelah kami kembali (ke Indonesia),” kata Sally dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (18/6/2024).
Anggota Komisi VIII itu menjelaskan, Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi juga oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Karena BPKH memegang tanggung jawab besar terkait pengelolaan dana jemaah haji,” kata Sally.
BACA JUGA :
