JAKARTA, DetikHeadline – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah untuk menghentikan kekacauan dengan mengklarifikasi daftar perusahaan dan produk yang terafiliasi dengan Israel.
“Pemerintah harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini. Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” kata Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani.
Haryadi mengatakan bahwa ada daftar yang dikeluarkan oleh beberapa kelompok yang mencakup nama perusahaan dan produk yang terafiliasi dengan Israel; dia pikir itu perlu dikonfirmasi.
Selain itu, pemerintah harus memberi tahu publik bahwa perusahaan multinasional di Indonesia tidak terafiliasi dengan ideologi politik apa pun.
Diharapkan bahwa pemerintah dapat menggunakan nama yang relevan dengan bijak dan tepat jika memang terafiliasi. Dia mengklaim bahwa langkah ini dapat mengancam penghasilan karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang terdaftar dalam boikot.
Haryadi mengatakan dia miris melihat kejadian tersebut karena dia sudah mengonfirmasi dengan pemegang merek bahwa tidak ada produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi dengan Israel.
PHRI telah meminta semua perusahaan untuk memberi tahu masyarakat bahwa produk mereka tidak terafiliasi dengan Israel selama pertemuan dengan pemegang merek.
Sayangnya, boikot berita di berbagai platform media membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tidak jelas.
“Sebetulnya kepada masing-masing merek sudah kami minta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” kata dia.
seperti yang dinyatakan oleh merek Starbucks. Ketika ulang tahun perusahaan, salah satu restoran yang disebut-sebut terafiliasi dengan masyarakat Israel mengirimkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp5 miliar ke Gaza.
“Yang saya lihat dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika. Tapi tidak korporasinya, apalagi mereka beroperasi di berbagai negara. Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah kok,” ujar dia.
Sementara itu, ia meminta semua orang untuk memilah berita. Masyarakat dapat melihat bagaimana keberadaan perusahaan yang diduga terafiliasi dan sikap mereka terhadap Palestina.
Baca Juga : Harmonisasi Data Zakat dan Wakaf, Kemenag Gandeng Multisektor