Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Sebelum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berusaha untuk mengurangi penyebaran informasi dan berita bohong, juga dikenal sebagai hoaks.
Dalam diskusi ini, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Jakarta Pusat dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) terlibat.
“Kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam mitigasi hoaks,” kata Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat, Rahmat Hidayat.
Diharapkan bahwa metode yang dibahas dalam pertemuan ini dapat menghentikan penyebaran hoaks. Selain itu, dia bekerja sama dengan Mafindo.
Salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan Mafindo kepada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi hoaks dan ujaran kebencian.
Diharapkan seluruh pihak terkait dapat berpartisipasi dalam memerangi dan mengurangi efek hoaks selama pelaksanaan Pilgub mendatang.
“Intinya UKPD terkait bisa berkolaborasi dengan Mafindo dalam mencegah berita hoaks dan ujaran kebencian menjelang pilkada mendatang,” kata Rahmat.
Menurut Erie Heriyah dari Partnership Tular Nalar Mafindo Jakarta, sangat penting untuk memberikan edukasi tentang hoaks untuk mencegah hasutan dan ujaran kebencian yang menyebar di masyarakat.
“Kita punya program Tular Nalar yang menyasar kepada Gen Z pemilih pemula dan lansia. Ada namanya sekolah kebangsaan dan akademi digital lansia,” kata Erie.
Program Tular Nalar ini mengajarkan masyarakat apa itu hoaks, ujaran kebencian, dan literasi digital. Dengan pemahaman ini, mereka diharapkan dapat memutus hoaks dengan menyaring informasi dan berita tentang pemilu.
Perwakilan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Jakarta Pusat, Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik), dan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat juga hadir di acara tersebut.
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma meminta jajarannya untuk bersikap netral dalam perhelatan Pilgub 2024 dengan memahami teknis dan pelaksanaannya.
“Saya minta netralitas dijunjung tinggi. Seluruh jajaran birokrasi harus memegang penuh komitmen untuk bersikap netral dan paham teknis Pilkada 2024,” kata Dhany.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Dhany mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral akan dikenakan sanksi selama Pilkada Jakarta 2024.
