Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, mengatakan bahwa partai politik yang tidak tergabung dalam koalisi akan memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi kinerja pemerintah selama periode 2024–2029.
Anang menyatakan bahwa partai politik nonkoalisi sebenarnya tidak terpengaruh oleh keinginan untuk mempertahankan kekuasaan; sebaliknya, mereka akan berfungsi sebagai pengawas dalam pemerintahan.
“Tidak ada kontaminasi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Justru bagaimana pemerintahan yang ada itu perlu dikontrol dan yang bisa melakukan kontrol dengan baik adalah partai politik dari nonkoalisi,” kata Anang.
Anang menyatakan bahwa tindakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum memutuskan untuk berkolaborasi dengan pemenang Pemilihan Umum Presiden 2024 dapat mempertahankan prinsip demokrasi di pemerintahan.
Menurutnya, partai politik nonkoalisi harus berkomitmen pada kepentingan rakyat karena mereka akan berfungsi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Partai nonkoalisi tersebut bisa menjalankan fungsi oposisi sehingga apa yang dilakukan seharusnya berkomitmen atau lebih berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas,” katanya.
Baca Juga : Harapan PKS Agar Prabowo Ajak Masuk Koalisi Pemerintah
Ia juga menyatakan bahwa, dengan banyaknya partai politik yang berkolaborasi untuk pemerintahan dari tahun 2024 hingga 2029, tampaknya ada kecenderungan untuk membentuk koalisi dan memenangkan pemilihan umum selanjutnya.
“Semakin gemuk partai koalisi, ada kecenderungan untuk mengamankan koalisinya, keamanan pemerintahannya,” ujarnya.
Anang menyatakan bahwa partisipasi partai politik nonkoalisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengimbangi dan memberikan pengawasan dari rakyat melalui partai tersebut.
“Demokrasi seharusnya ada kekuatan yang mencoba untuk mengimbangi sehingga kontrol rakyat melalui partai nonkoalisi itu tetap menjadi sebuah perhatian,” katanya.
Delapan partai yang lolos ke parlemen dengan perolehan suara di atas empat persen adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), menurut penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN adalah delapan partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai Nasdem, yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024, juga telah menyatakan komitmen untuk bergabung dengan koalisi.
Namun, PKB juga menunjukkan keinginan untuk segera bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga : Harapan PKS Agar Prabowo Ajak Masuk Koalisi Pemerintah
