Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Sebagai presiden terpilih periode 2024–2029, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meminta Prabowo Subianto untuk menghindari memasukkan anggota kabinet yang “berbahaya” atau bermasalah.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta.
Luhut menyampaikan pesan tersebut sebagai sambung dari pelajaran yang ia pelajari selama sepuluh tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Regulasi pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut Luhut, adalah masalah utama pemerintah Indonesia.
“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia harus didorong oleh Luhut karena dia percaya bahwa ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan dan merupakan solusi untuk masalah regulasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Setelah itu, dia menasihati Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih anggota kabinet.
Luhut mengklaim bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan presiden 2024.
Berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menguraikan penetapan tersebut.
Baca Juga : KPU Siap Hadapi Evaluasi Pemilu di DPR
