Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan hubungan antara distribusi bantuan sosial (bansos) dan peningkatan suara salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden 2024.
Ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani saat sidang pengucapan putusan PHPU Pilpres 2024 berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Gedung MK RI, Jakarta, Senin (22/4).
“Terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih. Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon,” kata Arsul.
Alat bukti yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin tidak ditunjukkan atau diserahkan secara utuh atau komprehensif, kata Arsul kepada MK. Jadi, hakim MK tidak yakin bahwa ada korelasi positif antara bansos dan pilihan pemilih.
“Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pilinan pemilih,” kata dia.
Tak hanya itu, Arsul menyatakan bahwa dalam penggunaan anggaran Bansos tidak ada kejanggalan atau pelanggaran peraturan karena proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah diatur secara jelas.
“Termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel) dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya,” kata Arsul.
Baca Juga : Tidak Ada Bukti Kuat Jokowi Cawe-Cawe Dalam Pilpres 2024
