Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai berkonsentrasi pada menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mulai hari ini hingga Senin, 22 April mendatang, menjelang keputusan sengketa Pilpres 2024.
Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan bahwa para hakim konstitusi telah melakukan RPH sejak selesainya sidang pembuktian. Namun, sengketa pileg mengharuskan pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan dengannya.
“Nah, mulai hari ini tanggal 16 (April) setelah kesimpulan tadi sampai dengan tanggal 21 (April) itu setiap hari diagendakan RPH, fokus untuk pembahasan perkara pilpres,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono.
Fajar menyatakan bahwa RPH adalah agenda tertutup dan apa yang terjadi di dalamnya sepenuhnya rahasia.
“RPH-RPH kemudian kita jaga juga. Bahkan, handphone itu enggak boleh dibawa ketika RPH, baik hakim maupun pegawai,” imbuhnya.
Fajar memahami bahwa sidang sengketa Pilpres 2024 memberi MK kesempatan untuk mempertahankan independensi dan integritas mereka. Ia memastikan bahwa hakim konstitusi tidak terbebani dengan cerita-cerita yang muncul dari luar.
“Ini momentum bagi Mahkamah Konstitusi dan tentu seberapa jauh Mahkamah Konstitusi menjadikan ini momentum itu tidak terlepas dari independensi, impersialitas yang hari ini harus dijaga, terus dibangun dan nanti hasilnya baru bisa dinilai ketika diputuskan,” tutur Fajar.
“Sekarang kalau orang bertanya independensinya hakim MK seperti apa? Banyak orang bertanya-tanya tapi kita baru bisa menilai nanti ketika putusan Mahkamah dibacakan. Begitu putusan dibacakan itu kan sudah menjadi penilaian publik dan publik boleh kemudian menyampaikan respons. Jadi, kita lihat, kita ikuti, kita monitor terus ini sampai dengan pengucapan putusan,” lanjutnya.
Selasa (16/4), pihak-pihak yang bersengketa tentang hasil pemilihan presiden 2024 telah membuat kesimpulan mereka masing-masing. Selain itu, pada hari ini, MK menerima lima amicus curiae dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri.
Baca Juga : 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan
