Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Pengamat politik Ujang Komarudin, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), berpendapat bahwa rekonsiliasi nasional usai pemilu 2024 harus dimulai jauh-jauh hari sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu.
Menurutnya, rekonsiliasi nasional tidak dapat dilakukan secara cepat atau tiba-tiba. Wacana rekonsiliasi harus dimulai sebelum 20 Maret 2024, atau sebelum pengumuman hasil pemilu.
“Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa,” kata Ujang.
Dia menyatakan bahwa sejumlah tokoh nasional dan politik, baik yang menang maupun yang kalah, harus bekerja untuk rekonsiliasi nasional. Menurutnya, kedua belah pihak harus menunjukkan bahwa mereka dapat saling berangkulan.
Menurut akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia, membangun bangsa harus dilakukan bersama-sama oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.
Dia juga menyarankan, khususnya bagi pihak yang kalah dan yang menang, untuk melakukan rekonsiliasi demi pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, rekonsiliasi yang benar-benar akan mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh karena itu, ya seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu-individu, kelompok-kelompok, punya peran besar untuk bisa melakukan rekonsiliasi,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk anggota legislatif, pengusaha, dan tokoh agama telah menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024. Setiap pihak memiliki alasan mereka sendiri untuk melakukannya.
Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional masih dilakukan oleh KPU. Proses ini akan berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
Baca Juga : Sebelum Sengketa Pemilu di MK, Laporan Etik Hakim Harus Diputus
