Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menolak tuduhan bahwa ayahnya dan Presiden RI Joko Widodo terlibat dalam mendorongnya untuk maju dalam Pilkada 2024 di Jakarta.
“Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya,” kata dia.
Kaesang menyatakan bahwa sebagai ketua umum, dia memiliki otoritas untuk memilih wakil PSI dalam Pilkada.
Kaesang akan mempertimbangkan banyak faktor saat memilih kandidat untuk Pilkada DKI. Salah satunya adalah banyaknya orang yang datang ke PSI untuk mendukung partai Mawar Merah.
“PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga,” kata dia.
Meskipun demikian, dia berharap pihak yang menyebarkan masalah tersebut tidak merusak semangat Pilkada 2024 dengan menyebarkan berita palsu.
“Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas.” kata Kaesang.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Habsyi, sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah meminta partai politik untuk mengusung Kaesang, Ketua Umum PSI, dalam Pilkada Jakarta.
Dirumorkan bahwa Kesang ingin menikah dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Diumumkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta bahwa nama calon gubernur yang akan dipilih dalam Pilkada DKI Jakarta akan diumumkan pada bulan Agustus 2024.
“Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina.
Elva memberi tahu kami bahwa mereka masih mencari orang yang dapat membantu menyelesaikan masalah Jakarta seperti kemacetan, darurat sampah, dan kesejahteraan masyarakat, terutama bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga : Bawaslu Imbau ASN Harus Netral Dalam Pilkada 2024!
