Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan wilayah sekitarnya, unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dikawal oleh kepolisian dengan menggunakan 1.626 anggota staf gabungan.
“Untuk pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.416 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.
Nanti, personel yang tergabung dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi lainnya akan ditempatkan di berbagai lokasi di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.
Selain itu, pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk menjaga Istana Negara.
Namun, pengalihan atau penutupan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa tempat lain adalah situasional.
Selain itu, Susatyo mengingatkan seluruh anggota staf pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi dan terprovokasi, mengutamakan negosiasi, pelayanan yang humanis, dan menjaga keamanan dan keselamatan.
Selain itu, Susatyo mengimbau para orator dan koordinator lapangan (korlap) untuk berpidato dengan sopan dan menghindari memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.
Selain itu, Susatyo menyatakan bahwa personel pengamanan tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan berbicara.
“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata, semua perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil (Kepala Pengamanan Wilayah). Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” jelas Susatyo.
Upaya bersama ini adalah upaya untuk menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan tuntutan untuk menghapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Baca Juga : KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilpres 2024 Sebanyak 81,78 persen
