Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Untuk menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke sidang sengketa Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan beberapa syarat.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, permintaan untuk menghadirkan sejumlah menteri belum tentu akan diterima. Majelis hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu.
“Berkaitan dengan permintaan memanggil beberapa kementerian itu, nanti akan kami bahas dulu di rapat permusyawaratan hakim,” kata Suhartoyo.
Suhartoyo menyatakan bahwa mahkamah mengambil langkah berhati-hati karena ada kemungkinan menyinggung keberpihakan. Para menteri hanya akan diundang jika MK merasa mereka perlu memberikan keterangan.
Jika para menteri hadir, mereka tidak memiliki status saksi atau ahli, jadi tidak boleh ada yang bertanya kepada mereka kecuali majelis hakim.
“Kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan adalah Mahkamah,” ucapnya.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebelumnya mengusulkan agar sejumlah menteri dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Mereka ingin meminta keterangan dari para menteri terkait dugaan keberpihakan pemerintah kepada Prabowo-Gibran, khususnya terkait politisasi bansos.
“Kami sudah mengajukan permohonan bagi majelis hakim untuk membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menko Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia,” ungkap Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3).
Baca Juga : Laporan Dugaan Nepotisme Jokowi Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran
