Detik Headline Detikheadline.com, Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Olahraga, Sepak Bola, Teknologi, Otomotif, Artis di Indonesia dan Dunia
Artikel Terkait
JAKARTA, DetikHeadline – Presiden Joko Widodo resmi meningkatkan kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri tentang penyimpangan komoditas tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun,” kata Amran.
Amran mengatakan kepada petani bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang ketersediaan pupuk. Dia juga mengatakan bahwa masalah kekurangan pupuk telah menghantui mereka selama empat tahun terakhir.
Dia menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kuota pupuk subsidi didasarkan pada persetujuan para menteri dalam rapat koordinasi terbatas, juga dikenal sebagai rakor, beberapa waktu lalu. Amran menyatakan bahwa alokasi saat ini tidak mencakup harga pupuk atau bahan baku.
Baca Juga : Kekuatan Koalisi Prabowo-Gibran Tentukan Posisi Ketua DPR RI
“Tetapi mengacu pada volume kebutuhan petani sehingga ke depan nanti tidak diragukan lagi pupuk kurang karena kita sepakati setiap tahun, minimal bukan maksimal, 9,5 juta ton. Nilainya Rp54 triliun,” tegasnya.
Walau bagaimanapun, hasil penyelidikan Satgas Pangan, yang dipimpin oleh Kepolisian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa petani menyimpang dalam penggunaan pupuk subsidi. Oleh karena itu, kuota pupuk subsidi ini ditambahkan.
Menurut Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin, petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai dengan peraturan. Petani malah menjual pupuk yang diterima ke berbagai perusahaan, termasuk swasta, daripada menanamnya.
“Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi,” ungkap Samsul.
Ia menyatakan bahwa Satgas Pangan mendapatkan informasi tersebut melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meskipun demikian, Samsul tidak menjelaskan kapan dan di mana penyimpangan tersebut terjadi.
Samsul hanya menyatakan bahwa ketidaksesuaian ini menyebabkan distribusi pupuk subsidi tidak tepat sasaran. Terakhir, Satgas Pangan Polri harus langsung pergi ke sawah dan sentra pertanian.
Baca Juga : Sikap Prabowo Menanggapi Sengketa Pilpres di MK
