INFO TEMPO – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI kembali menggelar program BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa) melalui kuliah umum interaktif di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terkait pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan sebagai bagian dari masa depan Indonesia.
Sebagai lembaga yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI secara ex officio, program ini menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan.
Kuliah umum dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, yang memaparkan kompleksitas pengelolaan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara, sehingga memerlukan tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya,” ujarnya dalam siaran pers BNPP, Selasa, 28 April 2026.
Nurdin juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium pembelajaran lapangan. Ia menyoroti meningkatnya aktivitas pergerakan orang dan barang di PLBN Terpadu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi pusat distribusi kebutuhan ke Timor Leste.
“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP, kita jaga wilayahnya, kita sejahterakan rakyatnya,” tegasnya.
Narasumber lainnya, Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin, memaparkan pentingnya geopolitik dalam pengelolaan perbatasan di tengah dinamika global. Ia menilai, ketegangan geopolitik dunia menuntut Indonesia untuk memperkuat ekonomi perbatasan melalui kerja sama bilateral yang setara.
“Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara,” ujarnya.
Hamidin juga menekankan perlunya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga guna menciptakan pengelolaan yang modern dan efektif. Ia optimistis dalam satu dekade ke depan kawasan perbatasan Indonesia akan berkembang menjadi wilayah maju yang mampu bersaing secara global.
Sementara itu, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko menjelaskan peran strategis Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12/Kostrad sebagai garda terdepan dalam menjaga wilayah perbatasan. Menurutnya, tugas satgas tidak hanya mencakup aspek pengamanan, tetapi juga kegiatan teritorial untuk membantu masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara.
Dari sisi akademik, Dekan Fakultas Vokasi Logistik Militer Unhan RI, Marsekal Muda TNI Dr. Penny Radjendra, menyampaikan bahwa kuliah umum ini memberikan wawasan strategis bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya di bidang logistik dan pengelolaan wilayah perbatasan, sekaligus membuka peluang kolaborasi antara Unhan RI dan BNPP RI.
Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, menambahkan bahwa melalui program BNPP MENYALA, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami peran BNPP, tetapi juga memiliki kepedulian dan semangat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai penutup, kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah, akademisi, dan generasi muda untuk menanamkan kesadaran bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan Indonesia. Dengan kolaborasi, pengetahuan, dan semangat pengabdian, mahasiswa diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan perbatasan yang berdaulat, maju, dan sejahtera.(*)
