KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyatakan, menghormati hak serikat pekerja lain yang mengagendakan perayaan May Day 2026 di luar Kawasan Monumen Nasional.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, KSPSI menghormati penuh prinsip demokrasi, termasuk keinginan serikat pekerja lain yang akan merayakan Hari Buruh Internasional di depan Kompleks DPR, MPR, dan DPD.
“Kami tidak memaksa ikut ke Monas. Itu hak demokrasi teman-teman serikat pekerja,” kata Andi usai koferensi pers Perayaan May Day 2026 di Kawasan Menteng, Rabu, 29 April 2026.
Kendati begitu, dia mengingatkan, akan pentingnya persatuan dan kesatuan kelas pekerja. Sebab, menurut Andi, untuk mencapai tujuan, serikat pekerja perlu untuk saling bersatu dalam perjuangan.
Dia mengatakan, dalam catatan tidak ada konfederasi pekerja sebesar apapun yang mampu memenangkan perjuangan seorang diri. Kemenangan serikat pekerja diperoleh secara bersama-sama.
“Jadi, tidak ada sok jagoan karena merasa besar lalu berjuang sendirian, tidak bisa. Semua kemenangan perjuangan pekerja adalah kemenangan bersama,” ujar Andi.
Adapun, KSPSI akan merayakan May Day 2026 di Kawasan Monas bersama sejumlah serikat pekerja lain seperti KSBSI, KPBI, dan para pengemudi ojek online.
Perayaan tersebut juga dijadwalkan bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Andi menyebut, Kepala Negara akan memberi kejutan dalam perayaan May Day, lusa mendatang.
Sebelumnya, serikat pekerja yang merencanakan menghelat May Day di depan Kompleks Parlemen adalah Partai Buruh, KSPI, dan KASBI. Namun, Partai Buruh dan KSPI membatalkan agenda tersebut.
Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI Said Iqbal mengatakan, organisasinya akan merayakan May Day 2026 di Kawasan Monas. Keputusan ini diambil setelah bertemu dengan Presiden.
Sedangkan KASBI tetap mengagendakan May Day 2026 di depan Kompleks Parlemen. Melalui akun Instagram @konfederasikasbi_ serikat pekerja yang dipimpin Sunarno ini akan merayakan May Day bersama aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak.
Dalam unggahannya, KASBI maupun Gebrak menuntut pengupahan layak bagi pekerja dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang pro pekerja, hingga sikap politik luar negeri Indonesia yang tegas menentang imperialisme.
