PARTAI buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membatalkan agenda perhelatan May Day 2026 di depan Kompleks DPR, MPR, dan DPD. MayDay diagendakan berlangsung di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, perubahan lokasi diputuskan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 28 April 2026. Pertemuan itu berlangsung sekitar 120 menit. “Sebelum 1 Mei KSPI dan Partai Buruh telah meminta waktu untuk bertemu dengan presiden, dan permintaan tersebut dikabulkan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 April 2026.
Dia melanjutkan, pada pertemuan itu Partai Buruh menyampaikan 11 isu atau harapan buruh, salah satunya adalah perayaan May Day tidak boleh berlaku sekadar seremonial.
Sebab, kata dia, May Day adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh secara langsung kepada pemangku kebijakan. “Dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” ujar Said.
Nantinya, dia mengatakan, Partai Buruh dan KSPI akan mengerahkan sekitar 50 ribu massa ke Kawasan Monas. Perkiraan total massa Partai Buruh, KSPI, dan serikat pekerja lain adalah 100 ribu orang.
Selain di Monas, dia menuturkan, perayaan May Day oleh KSPI juga akan dihelat serentak di 38 provinsi di Indonesia. Karenanya, elemen buruh diimbau untuk merayakan May Day dengan penuh semangat, damai, anti kekerasan, dan tidak anarkis. “Hormati juga kepentingan masyarakat lainnya,” ucap Said.
Adapun, 11 isu atau harapan buruh yang disampaikan Partai Buruh dan KSPI ke hadapan Kepala Negara antara lain: Pengesahan RUU Ketenagakerjaan; HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah); ancaman PHK akibat perang.
Kemudian, Reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun; pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel.
Lalu, Moratorium industri semen akibat over supply; ratifikasi Konvensi ILO 90; perjuangan tarif ojol 10%; revisi UU Nomor 2 Tahun 2024; serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurut Said, dalam pertemuan, Prabowo menyebut sebagian besar isu buruh masih dalam proses. Misalnya, RUU Ketenagakerjaan yang diklaim proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) di DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.
Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said menyebut, peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, kata dia, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.
